Membongkar Harga Beras

OPINI

Wahyudi Djafar

Maret 30, 2008

          Beberapa hari ini media diramaikan dengan berita naiknya harga beras dunia dan harga kebutuhan pokok lainnya. Kenaikan harga minyak dunia yang melonjak tajam menjadi alasan pembenar sekaligus kambing hitam dari serangkaian kenaikan harga pangan tersebut. Namun demikian, meski fluktuasi ekonomi global memiliki pengaruh yang signifikan terhadap situasi ekonomi dalam negeri, sebagai imbas dari globalisasi, atau pengintegrasian ekonomi nasional dengan struktur global. Akan tetapi, kita juga tidak boleh menaifkan pengaruh dari dalam negeri, yang tentunya juga berpengaruh penting dalam membentuk harga bahan pangan domestik.

Pangan mempunyai nilai strategis dan vital untuk menggerakkan aktivitas pembangunan suatu negara, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Pangan tidak sekedar menjadi komoditas yang memiliki nilai ekonomi semata, akan tetapi telah menjadi suatu komoditas yang bernilai politis pula. Defisit neraca pangan dapat berakibat luas pada stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Seperti halnya beras di Indonesia, yang semenjak lama telah menjadi komoditas politik penguasa. Perilaku semacam ini berakibat pada harga beras yang tak sekedar ditentukan oleh nilai permintaan dan penawaran (supply and demand) an sich, melainkan juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, semacam regulasi negara, tradisi (pola) pangan masyarakat, dan kepentingan politik dari kelompok berkuasa.

Politisasi beras di Indonesia telah terjadi sejak masa penjajahan Belanda, ketika pemerintah kolonial berkepentingan untuk mendapatkan tenaga buruh murah, guna dipekerjakan di daerah-daerah perkebunan yang menghasilkan tanaman komoditas ekspor. Harga beras harus senantiasa ditekan serendah mungkin, agar masyarakat bisa dengan mudah diserap tenaganya sebagai pekerja di perkebunan. Bahkan ketika terjadi krisis beras tahun 1863, akibat kegagalan panen yang dialami petani, pemerintah kolonial berinisiatif untuk menghapuskan bea masuk impor beras, dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan tenaga buruh murah. Dan saat terjadi lonjakan-lonjakan harga yang signifikan, pemerintah melakukan proteksi yang ketat terhadap beras, serta berusaha menggalakkan perdagangan beras antar pulau (Mears and Moeljono, 1987: 30). Pada masa Jepang, intensifikasi pertanian beras mulai dilakukan, dengan memanfaatkan Stasiun Percobaan Pertanian (Noji Shinkenjo) di Bogor, Jepang memperkenalkan varietas padi baru bagi petani Jawa. Sebelumnya petani Jawa hanya mengenal jenis padi Cere (tidak berambut) dan Bulu (berambut) yang produktivitasnya rendah, Jepang kemudian mengenalkan jenis padi Horai dari Taiwan, yang termasuk varietas padi Indica, dengan produktivitas lebih unggul (Kurasawa, 1993: 3). Namun demikian, intensifikasi pertanian beras tersebut tidak dimaksudkan untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, melainkan guna memenuhi kebutuhan perang bala tentara Jepang.

Pada masa awal kemerdekaan, selain diliputi semangat untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat, politisasi beras juga tak lepas dari kebijakan kekuasaan. Soekarno menginginkan kesetiaan dan dukungan politik yang kuat dari para aparat negara dan masyarakat secara umum, terhadap dirinya secara pribadi maupun negara yang baru berdiri. Karenanya pemerintahan Soekarno berusaha keras melakukan upaya pemenuhan pangan masyarakat. Langkah taktis yang dilakukan Soekarno dengan cara memasukan beras sebagai komponen gaji bulanan pegawai negeri dan tentara. Tindakan ini diambil demi memproteksi kekuasaannya dengan mengambil hati dari para aparat negara. Dalam tingkat makro, melalui program kesejahteraan Kasimo, pemerintah mendirikan beberapa institusi seperti Yayasan Bahan Makanan (BAMA), Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM), dan Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP), pada 1956. meskipun tidak menuai sukses, tetapi kemunculan lembaga YBPP telah menjadi embrio kelahiran Badan Usaha Unit Desa (BUUD) pada masa Orde Baru. Langkah-langkah dari pemerintahan Soekarno tersebut, tak lain merupakan upaya untuk mencapai kondisi swasembada beras.

Ketika Soekarno runtuh, dan digantikan oleh pemerintahan Soeharto, persoalan pangan menjadi hal yang utama dan pertama, yang mendapat perhatian dari pemerintah berkuasa. Karena penyelesaian carut-marutnya permasalahan pangan dianggap akan mampu menyelesaikan berbagai kemelut yang terjadi di masyarakat. Di awal berdirinya Orde Baru, kondisi pangan dalam negeri tengah mengalami keterpurukan mendalam, sebagai imbas dari gagal panen yang dialami oleh petani akibat kemarau berkepanjangan, inflasi membumbung tinggi, bahan pangan tidak hanya mahal tetapi tidak ditemukan, pemerintah Soeharto terpaksa mengimpor beras hingga angka 9%. Sebagai upaya jangka panjang, pemerintah mencanangkan program revolusi hijau yang merupakan desakan dari negara-negara Dunia Pertama. Revolusi Hijau menjadi jargon politik untuk melawan derap revolusi merah yang makin mewabah di Dunia Ketiga. Tujuan dari program ini adalah untuk melipatgandakan produksi beras secara massif, dengan mengandalkan asupan kimia dan biologi, selain prasyarat kelancaran irigasi dan kultur bercocok tanam, tanpa harus mengubah bangunan sosial pedesaan. Program ini sekaligus pula untuk menggantikan program land reform yang dijalankan pemerintahan sebelumnya, dalam upaya revitalisasi pertanian dalam negeri. Land reform dianggap akan mengubah struktur sosial secara radikal di pedasaan, karenanya harus dihentikan, sebab tidaklah menguntungkan bagi rezim berkuasa. Untuk memajukan program ini, pemerintah melakukan pengawasan secara ketat terhadap pertanian rakyat, dengan menggunakan unsur Muspika, Koramil dan Babinsa (Bintara Pembinan Desa). Petani dipaksa untuk menggunakan cara-cara pertanian modern yang sarat dengan mekanisme kimiawi, dari mulai benih, pupuk, hingga obat tanaman, yang kesemuanya harus dibeli dari perusahaan besar milik pengusaha asing. Sumberdaya dan unsur-unsur kearifan tani tradisional ditinggalkan, petani harus membayar mahal berbagai macam sarana produksi pertanian mereka, hanya tenaga saja yang tak mereka beli. Upaya penyergaman pangan semakin diperkuat dengan keluarnya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang kian mempersempit ruang aktualisasi dari masyarakat desa. Buah dari revolusi hijau dinikmati oleh Indonesia, ketika Indonesia mampu menjadi negara yang berswasembada beras, pada tahun 1985, 1986, 1987, 1988, 1990. Soeharto memperoleh penghargaan dari FAO. Namun demikian, revolusi hijau harus dibayar mahal oleh pemerintah Orde Baru. Program ini yang pada mulanya dianggap tidak akan mengubah struktur sosial secara radikal seperti halnya program land reform, justru kian membuat timpang struktur sosial di pedesaan. Petani pemilik lahan (farmer) menjadi sangat kaya raya, sementara petani penggarap (peasant) kian mengalami keterpurukan dalam jurang kesengsaraan yang memilukan. Diversifikasi pangan yang tidak berjalan, karena perhatian tersedot pada upaya pemajuan beras, dan lemahnya struktur mikro di pedesaan, mengakibatkan Indonesia harus kembali menjadi negara net-importir pangan. Bahkan di akhir Soeharto berkuasa, pada 1998, tingkat impor beras Indonesia kembali pada angka 9%, sebuah keberhasilan yang penuh dengan keniscayaan.

Serangkaian peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia, memberikan pengetahuan betapa kuatnya politisasi beras di Indonesia. Akibatnya, ketika rezim berkuasa sudah tidak lagi mampu menyediakan beras murah bagi massa rakyatnya, maka terancam pula eksistensi dari rezim tersebut. Hal ini dibuktikan dengan runtuhnya rezim Soekarno dan Soeharto, yang ditandai dengan ketidakmampuan mereka dalam menyediakan pangan khususnya beras. Beras mampu menjadi penggerak bangkitnya people power. Karenanya guna menurunkan tingkat politisasi beras, pangan harus segera didiversivikasi. Rezim SBY-Kalla yang mencanangkan program revitalisasi pertanian, bukan program swasemda beras seperti rezim-rezim sebelumnya, seharusnya menjadi tonggak bagi pemerintah untuk memasifkan program diversivikasi pangan, tidak malah kembali terjebak dalam dominasi politisasi beras. Dengan landasan konsep kedaulatan pangan, keberagaman pangan masyarakat harus dikembalikan sesuai dengan kearifan masing-masing, jangan paksa mereka untuk memakan beras, sebagai sebuah arena politik. Biarkan jagung, ubi kayu, sagu, dan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat, berkembang seperti halnya beras. Tidak hanya demokrasi, pangan juga harus didiliberatifkan, jika pemenuhan hak pangan menjadi tujuan dari pemerintah berkuasa, bukan menempatkan pangan sebagai sebuah komoditas politis semata. Tentunya rezim berkuasa saat ini tak ingin mengalami nasib yang serupa dengan rezim-rezim sebelumnya, yang diturunkan akibat ketidakmampuan mereka menyediakan pangan murah bagi rakyat, dalam konteks pemenuhan hak atas pangan, karena itu janganlah terhegemoni oleh beras.(*)

Pernah dimuat di Koran SINDO, 25 Maret 2008. Tulisan ini juga dapat diakses di www.wahyudidjafar.wordpress.com

Anggaran Kesehatan 2008 tidak Berpihak ke Orang Miskin

Penulis: Cornelius Eko Susanto

 

(www.media-indonesia.com)

29/12/2007 JAKARTA–MEDIA: Sejumlah kalangan meramalkan pagu anggaran tahun 2008 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR tidak akan mencukupi aspek pembiyaan program Asuransi Kesehatan untuk orang Miskin (Askeskin) 2008.

“Besaran anggaran kesehatan yang ditetapkan pemerintah dan DPR pada 2008 terlalu kecil. Diperkirakan untuk dana bantuan kesehatan sosial jumlahnya tidak akan cukup. Padahal pemerintah sendiri yang sebelumnya telah menetapkan besaran premi Askeskin,” ujar Pakar Hukum Kesehatan dan Farmasi dan Tenaga Ahli Kesehatan Komis IX DPR-RI Amir Hamzah Pane saat berbincang dengan Media Indonesia di Jakarta, Jumat (21/12).

Dengan asumsi cakupan kepesertaan Askeskin 2007 yang berjumlah 76,4 juta jiwa, ditetapkan oleh pemerintah, bantuan pemerintah untuk setiap peserta Askeskin adalah Rp5.000 per bulan atau Rp60 ribu per tahun. Maka seharusnya anggaran yang ditetapkan pada 2008 adalah Rp4,544 triliun.

Namun ternyata, dana bantuan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR untuk tahun 2008 hanya Rp3,686 triliun. Artinya, ujar Pane, sebenarnya pemerintah tidak mengalokasikan dana bantuan sosial untuk Askeskin sebesar Rp5.000 per bulan per orang, tetapi hanya Rp4.000 per bulan per orang atau Rp48 ribu per tahun per orang.

Di lain pihak, besaran premi yang hanya berjumlah Rp5.000 per orang per bulan saja sudah dituding oleh berbagai pihak sebagai salah atu faktor dominan tidak lancarnya pelaksanaan Askeskin, disamping masalah data, verifikator, fraud dan tidak terdistribusikanya kartu peserta Askeskin hingga 100%.

Direktur Operasional PT Askes I Gede Subawa mengatakan, idealnya kebutuhan dana premi dihitung berdasarkan analisa aktuaria. Namun saat ini penetapan premi masih berdasarkan pada skema kemampuan pemerintah.

Berdasarkan perhitungan sejumlah pakar dan PT Askes sendiri selaku pihak yang ditunjuk sebagai operator Askeskin. Jumlah ideal premi bagi peserta Askeskin saat ini harus berada dalam kisaran Rp9.000-an lebih. Atau kalau perlu disamakan dengan jumlah premi asuransi sosial Askes untuk PNS, TNI/Polri yang jumlahnya mencapai Rp10 ribu-an.

“Atas permintaan Sekjen Depkes, minggu lalu PT Askes telah mengirimkan surat berisi data untuk menentukan besaran premi yang ideal. Sampai saat ini kita amsih menunggu jawaban dari Depkes,” lanjut Gede.

Sebelumnya Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari mengaku, pihaknya telah mengetahui permintaan berbagai pihak untuk menaikan premi. “Ada yang berpendapat idelanya Rp12 ribu per bulan per orang. Tapi nampaknya kondisi pemerintah saat ini belum memungkinkan untuk menaikan premi menjadi lebih dari Rp5,000,” papar Fadilah.(Tlc/OL-03)

Askeskin 2008 Rp 4,6 triliun

(www.wawasandigital.com)

 

Sabtu, 08 Desember 2007 SOLO – Departemen Kesehatan (Depkes) RI menyediakan anggaran Rp 4,6 triliun, untuk memenuhi kebutuhan pembayaran dana asuransi kesehatan bagi warga miskin (Askeskin) tahun 2008. Jumlah tersebut diakui lebih banyak dibandingkan tahun 2007 dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 74 juta orang.

“Kita harapkan kejadian keterlambatan pembayaran Askeskin pada tahun 2007 tidak terulang lagi di masa mendatang,” terang Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes RI dr Farid Husein, usai membuka pertemuan ilmiah tahunan ke-V di Solo, Jumat (7/12)

Dokter Farid Husein mengutarakan, keterlambatan pembayaran Askeskin tahun 2007 merupakan akibat kekeliruan prediksi menyangkut jumlah masyarakat yang memanfaatkan Askeskin.

Saat itu kesadaran masyarakat memanfaatkan Askeskin nampaknya mengalami peningkatan cukup berarti dibanding sebelumnya.

Sebab pada tahun tahun 2006 sempat terjadi sisa anggaran untuk Askeskin Rp 1,1 trilyun. Peningkatan jumlah warga mengakibatkan dana Askeskin tahun 2007 tidak mencukupi.

Guna mengantisipasi kejadian itu, pemerintah menaikkan dana Askeskin tahun 2008 menjadi Rp 4,6 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3,4 triliun. Meski demikian pemerintah kabupaten / kota hendaknya juga lebih selektif dalam menentukan penerima Askeskin.

Dokter asing
Pada bagian lain dikemukakan, Depkes akan melakukan penyaringan secara ketat terhadap dokter asing yang akan berpraktik di Indonesia. Dokter asing tadi harus mengikuti serangkaian ujian guna diketahui kualifikasinya. Dari cara inilah nantinya dapat diketahui apakah pihak bersangkutan diizinkan praktik atau sebaliknya.

Karena meski pengetahuan medis dokter asing mungkin lebih baik, namun tipe penyakit yang akan dihadapi di Indonesia berbeda dengan di luar negeri.

“Melalui penyaringan ini sekaligus merupakan upaya melindungi masyarakat,” terangnya. K-2/Pr

Rp 41,5 Miliar untuk Rawan Pangan di NTT

(www.ntt-online.org)

Hans 27/11/2006Kupang, NTT Online – Pemerintah pusat melalui Kementerian Koorniator Kesejahteraan (Menko Kesra), memberikan bantuan senilai Rp41,5 miliar untuk mengatasi ancaman bencana rawan pangan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut sudah disalurkan sejak 20 November lalu ke sebelas kabupaten di NTT yang dilaporkan mengalami ancaman bencana rawan pangan, kata Kepala Biro Humas Setda NTT, Drs. Eduard Gana, di Kupang, Senin.

“Dalam kaitan dengan dengan bencana rawan pangan di NTT, pemerintah Provinsi NTT sudah melaporkan kepada pemerintah pusat dan sudah ada bantuan yang disalurkan langsung ke kabupaten-kabupaten,” katanya.

Sebelas kabupaten yang menerima dana bantuan itu adalah Kabupaten Alor, Timor Tengah Selatan (TTS), Belu, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sikka, Ende, Lembata dan Ngada, dan Kabupaten Kupang.

Kabupaten yang menerima dana bantuan terbanyak adalah Sikka yakni sebesar Rp5 miliar, Timor Tengah Selatan (TTS), Rp4 miliar, Belu Rp3,3 miliar, Alor Rp2,8 miliar, Lembata Rp2,1 miliar, Manggarai dan Sumba Barat masing-masing Rp1,5 miliar, Manggarai Barat, Rp1,3 miliar dan Kabupaten Kupang Rp1 miliar.

Menurut dia, Gubernur NTT, Piet A. Tallo, SH telah mengeluarkan edaran kepada para bupati yang menerima dana bantuan itu agar dapat memanfaatkan dana bantuan itu sesuai dengan peruntukkannya. Dana bantuan tersebut, tidak boleh dialihkan untuk kepentingan lain dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam waktu yang singkat ini.

Mengenai kemungkinan bantuan itu tidak terserap, dia mengatakan, dalam arahan Sekretaris Menko Kesra beberapa waktu lalu, dana tersebut bisa dipertanggungjawabkan pemanfaatannya hingga tahun 2007. Hanya saja, kontrak penggunaan dana itu harus dilakukan sebelum 15 Desember. “Tidak bisa diatas 15 Desember, kalau tidak dananya akan ditarik ke kas negara.

Artinya, kata dia, kontrak penggunaan dana itu dilakukan sebelum tanggal 15 Desember. Setelah kontrak ditandatangani, dana itu bisa ditarik ke kas daerah untuk disalurkan hingga 2007.

Ghana juga membenarkan, tim dari Menko Kesra saat ini sedang berada di lapangan untuk memantau perkembangan penggunaan dana bantuan tersebut.

“Sekarang ini ada tim yang ditugaskan oleh Menko Kesra untuk memantau penggunaan dana bantuan itu di lapangan, sekaligus memberikan arahan-arahan, karena waktu penggunaan dana ini sangat terbatas,” katanya. Antara

IDI: Askeskin Menuju Titik Kritis

(www.antara.co.id)

20/09/07 10:19 Jakarta (ANTARA News) – Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) berpendapat pelaksanaan program Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin) dalam kondisi menuju titik kritis.

Pendapat itu disampaikan Ketua Umum PB IDI, Fachmi Idris, di Jakarta, Kamis, berdasarkan pada data-data terkait penyelenggaraan program Askeskin seperti keterlambatan pembayaran klaim obat dan pelayanan Askeskin di rumah sakit.

Menurut data PB IDI, piutang hampir seluruh rumah sakit penyelenggara Askeskin terhitung sejak bulan Mei 2007 belum dibayarkan oleh PT Asuransi Kesehatan (Askes) karena yang bersangkutan belum menerima kucuran dana dari pemerintah.

“Artinya sudah hampir lima bulan `cash flow` rumah sakit mengalami guncangan. Guncangan terjadi karena uang yang belum dibayarkan itu merupakan komponen operasional vital yang diperlukan rumah sakit untuk pembelian bahan habis pakai serta pembayaran jasa medik serta paramedik,” jelas Fachmi.

Dijelaskan pula bahwa PT Askes, yang dalam hal ini adalah mitra pemerintah dalam pelaksanaan Askeskin, sampai saat ini hanya memiliki saldo Rp123 miliar, padahal total kewajiban yang harus dibayar hingga 31 Juli 2007 sekitar Rp1,56 triliun.

Pemerintah sendiri, menurut Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, sedang mengusahakan tambahan dana Askeskin 2007 sebesar Rp1,7 triliun dari realokasi anggaran Departemen Kesehatan dan APBN. Namun dana tambahan itu hingga kini belumdicairkan.

Oleh karena itu, IDI menyarankan bila sampai akhir September 2007 dana tersebut belum cair, pemerintah harus segera mencarikan “dana segar” dari sumber yang lain.

Sumber dana segar yang dimaksud, menurut IDI, antara lain dapat berasal dari pinjaman dari BUMN serta dana-dana pemerintah daerah yang `tidur` di Bank Pembangunan Daerah, kata Fachmi.

Sementara untuk jangka menengah, IDI menyarankan agar pemerintah melakukan analisis mendalam dan komprehensif terhadap program tersebut serta mencari solusi tepat untuk memerbaikinya.

Analisis itu bisa berupa analisis masukan seperti regulasi, panduan pelaksanaan dan estimasi anggaran, analisis proses (sistem pelayanan kesehatan), dan analisis keluaran.

Dalam jangka panjang pun, kata IDI, pelaksanaan program Askeskin terus diperbaiki sesuai dengan prinsip dan azas sistem pembiayaan dan pelayanan kesehatan yang ideal. (*)

Pihak Swasta Harus Dilibatkan Dalam Pengelolaan Askeskin

Penulis: Sidik Pramono

(www.media-indonesia.com)

29/12/2007 JAKARTA–MEDIA: Pihak swasta seharusnya diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pengelolaan dana asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin (Askeskin). Pasalnya, monopoli pengelolaan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Askes selama ini, memberikan kesan kurang baik ditengah masyarakat.

“Pemerintah perlu melibatkan pengelolaan dana Askeskin dengan melibatkan peran swasta lebih besar. Tentunya, pihak swasta yang diberikan kesempatan juga harus memiliki kompetensi,” ujar Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti Prof Azril Azahari di sela-sela wisuda program diploma dan sarjana program studi asuransi, di Hotel Santika, Jakarta, Selasa (18/12).

Menurut Azril, pihak swasta yang diberikan kesempatan untuk terlibat tersebut, seharusnya juga sangat dikenal luas, baik jaringan bisnisnya, serta memiliki komitmen kuat untuk menolong dan menyelamatkan masyarakat miskin dari persoalan pembiayaan kesehatan.

Azril berpendapat, keterlibatan pihak swasta itu sangat dibutuhkan oleh pemerintah, jika pada akhirnya pemerintah memang hendak melibatkan lebih luas jangkauan pelayanan Askeskin ke seluruh rakyat miskin di Indonesia.

“Apalagi, kesadaran masyarakat serta pengetahuan masyarakat tentang adanya program pelayanan bagi keluarga miskin yang dibiayai oleh pemerintah semakin luas, dan semakin meningkatnya kunjungan masyarakat yang menggunakan kartu askeskin di sejumlah rumah sakit dan puskesmas,’’ tambah Azril.

Jika tidak dibarengi oleh keterlibatan pihak swasta, tambah Azril, dikhawatirkan akan terjadi penanganan sejumlah pasien dari kelompok masyarakat miskin yang kurang professional. ’’Dalam hal ini misalnya, masih adanya dokter yang membuat resep diluar kemampuan atau tanggungan askeskin sehingga pasien harus merogoh koceknya sendiri untuk membeli obat,’’ ujar Azril.

Selain itu, lanjut Azril, selain perlunya keterlibatan pihak swasta, dalam pengelolaan askeskin, sebaiknya pemerintah juga perlu menekankan pentingnya sosialisasi askeskin di rumah sakit. “Selama ini, sosialisasi antara para pejabat dan dokter itu sendiri masih kurang. Yang seharusnya menjadi ujung tombak ini, adalah PT Askes dan Dinas Kesehatan dalam meningkatkan sosialisasi penggunaan askeskin, dan jika perlu, pihak swasta itu sendiri,’’ ujar Azril.

Senada dengan Azril, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Prof Hasbullah Thabrany, menilai pemerintah perlu melibatkan sektor swasta dalam penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“Kalau pemerintah saja yang berperan, pelayanan untuk masyarakat tidak akan maksimal,’’ ujar Hasbullah ketika menjadi pembicara di seminar Implementasi Sistem Kesehatan Nasional: Kemitraan Sektor Publik dan Swasta di Jakarta, Selasa (18/12).

Dengan dilibatkannya pihak swasta, kata Hasbullah, masyarakat pun akan memiliki pilihan berobat ke berbagai tempat, dan dengan cara ini juga akan mendorong partisipasi masyarakat terhadap sektor kesehatan yang masih sangat rendah.

Kendati demikian, tambah Hasbullah, sektor swasta dapat dilibatkan setelah pemerintah menetapkan standar tarif terlebih dahulu.

“Untuk itu, pemerintah bisa mengaturnya melalui peraturan pemerintah,’’ ujar Hasbullah.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan standarisasi tarif yang berlaku per 1 September 2007 untuk semua kelas 3 di rumah sakit pemerintah. Sayangnya, banyak rumah sakit tidak menerapkan standarisasi tarif tersebut, karena penentuan tarif selama ini ditetapkan oleh pihak rumah sakit dengan pemerintah daerah. (Dik/OL-03)

ADB: Yang Kaya Makin Kaya, Yang Miskin Makin Miskin

Rabu, 08/08/2007 10:53 WIB
Dadan Kuswaraharja – detikfinance (www.detik.com).

Beijing – Golongan orang kaya makin cepat kaya, namun sebaliknya orang miskin terus terpuruk di Asia. Jika hal ini dibiarkan, maka akan mangganggu proses pertumbuhan di Asia. Demikian Laporan Key Indicators 2007 yang dirilis Asian Development Bank (ADB), Rabu (8/8/2007). Laporan itu menyebutkan meski angka kemiskinan berkurang, namun kaum miskin relatif telat berkembang dibanding orang kaya. Kesenjangan ini terjadi secara merata di seluruh benua Asia.

Ketimpangan ini dihitung berdasarkan koefesien Gini oleh ADB. Koefesien Gini adalah metode mengukur ketimpangan dalam satu masyarakat yang dikembangkan Corrado Gini, ahli statistik Italia. Koefesien Gini di beberapa negara angkanya terus membesar. Misalnya di Bangladesh, Kamboja, Cina, Laos, Nepal dan Srilanka pada tahun 1990-2000. Di Cina angka koefesien Gini mencapai 47 di tahun 2004 hampir sama dengan negara di Amerika Latin. “Di kawasan berkembang seperti Asia, pendapatan rendah yang diterima orang miskin mencerminkan adanya kelemahan dalam pola pertumbuhan. Ketimpangan ini bisa melemahkan ikatan sosial,” ujar Chief Economist ADB Ifzal Ali dalam laporan tersebut. Dia mencontohkan di Nepal, negara yang ketimpangannya paling tinggi selama 10 tahun terakhir, minimnya kesempatan dalam ekonomi disebabkan karena kekerasan politik.

Laporan menyebutkan bila kemakmuran hanya dinikmati segelintir orang, maka kebijakan yang diambil pemerintah hanya untuk kepentingan mereka dan ini praktis melemahkan proses pertumbuhan. Ketimpangan ini bisa terjadi karena kurangnya pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan dan kebijakan pemerintah yang membuat investasi asing enggan singgah. Di sisi lain pertumbuhan di daerah perkotaan tidak mampu menyediakan pekerjaan tambahan bagi warga yang datang dari desa. Kesempatan kerja di perkotaan hanya diterima bagi mereka yang memliki level pendidikan tinggi, hal ini jelas menambah jurang antara si miskin dan si kaya. Untuk mengatasi hal ini, ADB meminta para pengambil kebijakan di Asia untuk fokus pada perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan (ddn/qom).

Hari Kesehatan Nasional 2007 : “Rakyat Sehat, Negara Kuat”

 (www.depkes.go.id) 14 Nov 2007

Hari Kesehatan Nasional (HKN) senantiasa diperingati setiap tahunnya. Tema HKN 2007 adalah “Rakyat Sehat, Negara Kuat. Diangkatnya tema tersebut tidak terlepas dari Visi Departemen Kesehatan yaitu “Masyarakat Mandiri Untuk Hidup Sehat, dengan misi “Membuat Rakyat Sehat”. dengan menggunakan strategi “Menggerakkan dan Memberdayakan Masyarakat Untuk Hidup Sehat”.

Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kesehatan tidak hanya menjadi hak dasar manusia, namun juga merupakan salah satu aset berharga yang berperan dalam meningkatkan kualitas sebuah bangsa. Bersama dengan variabel pendidikan dan ekonomi, kesehatan menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan Indeks Pembangunan Sumberdaya Manusia.

Tema HKN 2007 lebih menekankan pada bentuk-bentuk kegiatan nyata yang berpihak kepada masyarakat demi terwujudnya rakyat sehat. Terkait dengan tema tahun ini, berikut ini disajikan panduan kegiatan HKN 2007 dan data-data pendukung yang mencerminkan realitas pada level masyarakat, diantaranya desa siaga dan sarana Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) .

Rp 2,1 M untuk Layanan Kesehatan Gratis

(www.kr.co.id) 

18/12/2007 15:23:22  GROBOGAN (KR) – Janji Pemerintah Kabupaten Grobogan memberi pelayanan kesehatan secara gratis, akhirnya terwujud mulai tahun 2008 nanti. Program layanan gratis akan didapatkan warga dengan mengunjungi 30 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang tersebar di 19 kecamatan. ”Secara efektif program layanan kesehatan secara gratis akan diberlakukan mulai 2 Januari 2008, karena tanggal 1 Januari 2008 hari libur nasional,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) drg Palti Siregar MKes kepada KR, Selasa (18/12).

Menurut Palti, program gratis biaya pengobatan di puskesmas hanya diperuntukkan untuk pasien rawat jalan. Untuk menunjang program tersebut, Pemkab Grobogan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 2,1 miliar. Anggaran tersebut dipakai untuk mencukupi biaya jasa pemeriksaan medis, obat-obatan, dan pemeriksaan laborat, hingga kemungkinan penggunaan ambulans secara gratis. ”Meski gratis, tingkat pelayanan yang diberikan pihak puskesmas tetap dilakukan dengan baik seperti ketika masih dikenai biaya. Dinas Kesehatan sendiri telah menyiapkan posko pengaduan bagi warga yang merasa tidak mendapat pelayanan puskesmas dengan baik,” jelas Palti. Selain itu, Dinas Kesehatan juga telah menyiapkan tenaga dokter, tenaga medis, dan tenaga administrasi lainnya.

Diakuinya, program pelayanan kesehatan gratis tersebut tidak berlaku bagi pegawai negeri sipil ataupun pemegang kartu asuransi kesehatan (askes) atau askes miskin (askeskin), karena mereka sudah disubsidi oleh PT Askes atau Pemerintah Pusat. Warga yang berhak mendapat pelayanan gratis rawat jalan di puskesmas tersebut syaratnya harus punya kartu tanda penduduk (KTP) Grobogan. Bagi pasien yang belum punya KTP karena berumur kurang dari 17 tahun, syaratnya menunjukkan kartu keluarga (KK) dari orangtuanya atau kepala keluarga. ”Dalam setahun, kami menargetkan dapat melayani 475.000 pasien,” ungkap Palti.

Sebelumnya, Bupati Grobogan H Bambang Pudjiono SH dan Wabup H Icek Baskoro SH telah mewanti-wanti kepada seluruh perangkat kerja di puskesmas dan Dinas Kesehatan agar tetap memberikan pelayanan secara baik kepada pasien. ”Jangan sampai karena gratis lalu pelayanannya kurang menyenangkan, atau kurang memuaskan pasien yang datang berobat,” pintanya. (Tas/Ths)-g

UNTUK MENUJU SWASEMBADA PANGAN; Rombak Total Kebijakan Sektor Pertanian

(www.kr.co.i)

18/12/2007 10:49:08 KLATEN (KR) – Kebijakan atau policy pertanian kita harus dirombak total. Untuk memajukan pertanian dan menuju swasembada pangan, kita membutuhkan structural adjustment yang pro-pertanian dan pro-pertanian. Sehingga policy yang selama ini menempatkan sektor pertanian sebagai tumbal, harus dibalik total. ”Sesuai kodratinya sebagai negara agraris dan juga bahari, pembangunan agraris di Indonesia harus pro-pertanian dan pro-pangan,” tandas peneliti senior Pusat Studi Kawasan dan Pedesaan (PSKP) UGM yang juga Dosen FTP Prof Dr Mochammad Maksum saat meninjau beberapa lokasi pertanian di Kabupaten Klaten, Senin (17/12). Kunjungan dimaksudkan untuk melihat kondisi pertanian di lapangan sekaligus untuk menanggapi pejabat yang pesimis dan gagap menghadapi climate change, bio-fuel terutama mengkhawatirkan pangan.

Diakui, saat ini kita yang masih dalam ‘aroma’ krisis ini memang masih menghadapi banyak soal. Ada masalah climate change, bio-fuel dan harga naik yang bukan karena dua hal tersebut tetapi juga ada hambatan trading. Masalahnya menurut Maksum, karena politik dan proteksi terhadap bioterorism itupun masih belum selesai dengan soal liberalisasi dan kapitalisme global. Semua itu menurutnya membuat ketidakpastian dan tekanan pasar global. ”Global market untuk pangan memang dalam tekanan. Tetapi ini untuk pasar global. Apakah pasar domestik Indonesia juga dalam tekanan? Saya justru melihatnya berbeda,” tambahnya. ”Kita melihat global uncertainty (ketidaktentuan global) itu tidak sebagai ancaman tetapi tantangan,”tandasnya.

Anti-import

Karena pada dasarnya menurut Dosen Fakultas Pertanian UGM ini, dengan memperbaiki kebijakan soal pertanian yang dilakukan selama ini tidak akan lama lagi kita sudah bisa anti-import. Bahkan dengan sangat optimis  Mochammad Maksum menyatakan bila kita tidak akan sekadar swasembada beras namun justru bisa berada dalam era swasembada pangan. Sesungguhnya, lanjut Maksum, konsep ini persis dengan keswasembadaan yang menjadi tekad Presiden SBY yang dilontarkan di Hari Pangan se-Dunia di Lampung beberapa waktu lalu. Saya, katanya dengan nada bertanya, menjadi bertanya-tanya karena kalau presiden saja begitu optimis tetapi mengapa anak buahnya menjadi pesimis dan tidak committed dengan pembangunan pertanian yang pro-pertanian dan pro-pangan tersebut.

Menurutnya, pesimisme hanya muncul dari mereka yang pro-impor dan senang memurahkan harga-harga pangan terutama beras. Ini tentu sangat berbeda dengan mereka yang pro-keberlanjutan sektor pangan-pertanian. ”Kelompok yang terakhir ini pasti optimis sekali bahwa kita bisa menuju swasembada pangan.  Bahkan saat ini merupakan moment terbaik untuk membangun kedaulatan pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor,” tambahnya. (Fsy)-s